KOPERASI #SOFTSKILL

BAB I

KONSEP, ALIRAN, DAN SEJARAH KOPERASI

1.            KONSEP KOPERASI

1.1     KONSEP KOPERASI BARAT

Konsep ini menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai  persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Jika dinyatakan secara negative, maka koperasi dalam pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai “organisasi bagi egoisme kelompok”. Namun demikian, unsur egoistic ini diimbangi dengan unsur positif sebagai berikut :

·                Keinginan indibidual dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan.

·                Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko bersama.

·                Hasil berupa surplus keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati.

·                Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi.

Dampak langsung koperasi terhadap anggotanya adalah :

·                Promosi kegiatan ekonomi anggota.

·                Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan, dan kerjasama antarkoperasi secara horizontal dan vertical.

Dampak tidak langsung koperasi terhadap anggota hanya dapat dicapai, bila damapk langungnya sudah diraih. Dampak tidak langsung koperasi sebagai berikut :

·                Pengembangan kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan.

·                Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil, misalnya inovasi teknik dan metode produksi.

·                Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dengan pemberian harga wajar antara produsen dengan pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

1.2      KONSEP KOPERASI SOSIALIS

Konsep ini menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah, dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Sebagai alat pelaksana dari perencanaan yang diterapkan secara sentral, maka koperasi merupakan bagian dari suatu tata administrasi yang menyeluruh, berfungsi sebagai badan yang turut menentukan kebijakan public, serta merupakan badan pengawasan dan pendidikan.

1.3     KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Adanya campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan koperasi di Indonesia membuatnya mirip dengan konsep sosialis. Perbedannya adalah tujuan koperasi dalam konsep sosialis adalah untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan pribdai ke pemilikan kolektif, sedangkan koperasi di negara berkembang seperti di Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

2.            LATAR BELAKANGN TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

2.1       KETERKAITAN IDEOLOGI, SISTEM PEREKONOMIAN DAN ALIRAN KOPERASI

Perbedaan ideology suatu bangsa akan mengakibatkan perbedaan system perekonomiannya dan tentunya aliran koperasi yang dianut pun akan berbeda. Sebaliknya, setiap system perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai ideology bangsanya dan aliran koperasinya pun akan menjiwai system perekonomian dan ideology bangsa tersebut. Hubungan masing-masing ideology, system perekonomian dengan aliran koperasi dapat dihat sebagai berikut:

IDEOLOGI	SISTEM PEREKONOMIAN	ALIRAN KOPERASI
Liberalisme/Kapitalisme	Sistem ekonomi bebas/liberal	Yardstick
Komunisme/Sosialisme	Sistem ekonomi sosiali	Sosialis
Tidak termasuk liberalsime / sosialisme	Sistem ekonomi campuran	Persemakmuran (Commonwealth)

3.            SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

3.1       SEJARAH LAHIRNYA KOPERASI

Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi seiring dengan terjadinya pemupukan modal koperasi, koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Kegiatan ini menimbulkan kesempatakan kerja bagi anggota yang belum bekerja dan menambah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja.

Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang ke seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian koperasi rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Coorperative Alliance (ICA-Persekutuan Koperasi Internasional) dalam Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896, di London. Dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

BAB II

PENGERTIAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

1.            PENGERTIAN KOPERASI

Pengertian koperasi dapat dilakukan dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin “coopere”, yang dalam bahasa Inggris di sebut “coorperation”. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, jadi cooperation berarti bekerja sama. Terminologi koperasi yang mempunyai arti “kerjasama” ayau paling tidak mengandung makna kerja sama, sangat banyak dan bervariasi dalam berbagai bidang.

1.1         Dalam definisi ILO, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut:

·                Koperasi adalah perkumpulan orang-orang ( Association of persons )

·                Penggabungan berdasar kesukarelaan ( Voluntarity joined together )

·                Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai ( To achieve a common economic end )

·                 Koperasi yang dibentuk,diwasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization )

·                Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan( Making equitable contribution to the capital required )

·                Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking )

1.2         Definisi Koperasi Menurut Chaniago

Arifinal Chaniago (1984) memberikan definisi. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang menberikan kebebasan masuk atau keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

1.3         Definisi Hatta

Moh Hatta atau Bapak Koperasi Indonesia, mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling tolong-menolong.

1.4         Definisi Munkker

Koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong.

1.5         Definisi UU No. 25/1992

Menurut UU No.25 thn 1992, mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

·                Koperasi adalah Badan Usaha

·                Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hokum koperasi

·                Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi

·                Koperasi Indonesia adalah gerakan ekonomi masyarakat

·                Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

2.            TUJUAN KOPERASI

Dalam UU No.25/1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fungsi koperasi berdasarkan UU No.25/1992 :

·                Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

·                Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

·                Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

·                Bersusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasinaol yang merupakan usaha bersama yang berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3.            PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip-prinsip koperasi adalah kenetuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “rules of the game” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. 7 prinsip koperasi yang paling sering dikutip :

3.1         Prinsip Munkner

Terdapat variabel gagasan umum:

·                Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan ( self-help based on solidarity)

·                Demokrasi ( democracy )

·                Kekuatan modal tidak diutamakan ( neutaralited Capital )

·                Ekonomi ( Economy )

·                Kebebasan ( Liberty )

·                Keadilan ( Equity )

·                Memajukan kehidupan social melalui pendidikan ( Social Advancement Through Education )

Terdapat 12 Prinsip koperarsi:

·                Keanggotaan bersifat sukarela (Valuntarily membership )

·                Keanggotaan terbuka ( Open membership )

·                Pengembangan anggota ( Member Promotion )

·                Identitas sebagai pemilik dan pelanggan ( Identity of co-owners and customers)

·                Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis (Democratic management and control)

·                Koperasi sebagai kumpulan orang – orang ( Personal Cooperation)

·                Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi (Indivisible social capital)

·                Keanggotaan bersifat sukarela (Valuntarily membership)

·                Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (Economic efficiency of the cooperative enterprise)

·                Perkumpulan dengan sukarela ( Valuntarily association )

·                Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (Autonomy in goal setting and the decision making)

·                Pendistribusi yang adil dan merata akan hasil – hasil ekonomi (Fair and just distribution of economic result)

·                Pendidikan anggota ( Member Education )

3.2         Prinsip Rochdale

Prinsip – prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya :

·                Pengawasan secara demokratis ( Democratic Control )

·                Keanggotaan yang terbuka ( Open membership )

·                Bunga atas modal dibatasi ( a fixed or limited interest on capital )

·                Pembagian sisa hasil usaha ( SHU ) kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota ( The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases )

·                Penjualan sepenuhnya dengan tunai ( Trading strictly on a cash basis )

·                Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan ( Selling only pure and unadulterated goods )

·                Netral terhadap politik dan agama ( Political and religious neutrality ).

3.3         Prinsip Raiffeisen

Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

·                Swadaya

·                Daerah kerja terbatas

·                SHU untuk cadangan

·                Tanggung jawab anggota tidak terbatas

·                Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

·                Usaha hanya kepada anggota

3.4         Prinsip Schulze

Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

·                Swadaya

·                Daerah kerja tak terbatas

·                SHU untuk cadanga dan untuk dibagikan kepada anggota

·                Tanggung jawab anggota terbatas

·                Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan

·                Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

3.5         Prinsip ICA

Sidang ICA pada tahun 1966 merumuskan prinsip – prinsip koperasi, dirinci sebagai berikut:

·                Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat – buat (Open and voluntarily membership)

·                Kepimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (Democratic control – one member one vote)

·                Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada (Limited interest of capital)

·                SHU dibagi tiga : Sebagian untuk cadangan, Sebagian untuk masyarakat, Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing – masing

·                Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (Promotion of Education)

·                Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional (Intercooperative network)

3.6         Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia

Prinsip – prinsip atau sendi – sendi dasar koperasi menurut undang – undang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut:

·                Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia

·                Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi

·                Pembagian SHU diatur menurut jasa masing – masing anggota

·                Adanya pembatasan bunga atas modal

·                Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya

·                Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

·                Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya diri sendiri

Prinsip – prinsip menurut undang – undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 dan yang berlaku saat ini di Indonesia disebutkan prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

·                Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·                Pengelolaan dilakukan secara demokratis

·                Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)

·                Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas

·                Kemandirian

·                Pendidikan perkoperasian

·                Kerjasama antar koperasi

BAB III

ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI

1.            PERANGKAT ORGANISASI

1.1       ORGANISASI KOPERASI MENURUT HANEL

Menurut Hanel, organisasi koperasi di artikan sebagai suatu system sosial ekonomi atau sosial teknik, yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

1.2       ORGANISASI KOPERASI MENURUT ROPKE

Ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut:

·                Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok, atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (kelompok koperasi)

·                Terdapat anggota-anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri (swadaya dari kelompok koperasi)

·                Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama (perusahaan koperasi)

·                Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

1.3       STRUKTUR ORGANISASI DI INDONESIA

·                Rapat anggota

Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi, dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir

·                Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang telah dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha

·                Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandate untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi

·                Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus unutk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan professional.

2.            MANAJEMEN KOPERASI

Terdapat pembagian tugas pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama. Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut :

·                Rapat anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum rapat anggota. Umunya rapat anggota dilaksanakan satu tahun sekali.

·                Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa rapat anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan rapat anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.

·                Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama.

·                Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha dengan perngurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

BAB IV

TATA CARA PENDIRIAN KOPERASI

1.            TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI

Secara rinci tahap pendirian koperasi ialah sebagai berikut  :

·               Dua orang atau lebih bisa menghubungi  kantor koperasi diatas tingkatannya  umunya kantor koperasi tingkat II (kabupaten ) untuk mendapatkan suatu penjelasan awal tata cara pendirian koperasi yang baik dan benar

·               Prakarsa harus mengajukan proposal tetntang potensi anggota dan potensi di daerah masyarakat tersebut.

·               Atas permohanan nomor 2 pejabat koperasi akan memberikan penyuluhan yang antara lain tentang tata cara pembetukan  koperasi secara baik dan benar

·                Rapat dan penyuluhan koperasi di harapkan dapat di hadiri oleh semua calon anggota koperasi dan rapat ini di pimpin oleh pemarkasa uang dan akan di damping oleh koperasi yang satu tingkat lebih dari koperasi yang ia dirikan

·               Sejak rapat anggota tersebut anggota koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya.

·                Pengurus koperasi  di wajibkan mengajukan permohonan pengesahaan hukum ke kantor dinas koperasi setempat.

·               Pejabat suku dinas setempat melakuakan verifikasi & penelitian atas kebenaran data yang di ajukan oleh pengurus koperasi yang telah bersangkutan.

·               Untuk koperasi primer / sekunder yang wilayahnya operasinya lebih dari 2 daerah tingkat maka kantor koperasi tingkat 2 menyerahkan ke koperasi tingkat 1.

·               Selanjutnya bila data yang di sampaikan telah sesuai dengan  ketentuan – ketentuan perundangan yang berlaku maka akta badan hukum tersebut di sampaikan kepada  pejabat suku dinas yang terkait.

2.            RINCIAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN KOPERASI

·                Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yag akan dibentuk

·                Pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hokum koperasi minimal 3 koperasi.

·                Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia

·                Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar

3.            LANGKAH-LANGKAH MENDIRIKAN KOPERASI

3.1       DASAR PEMBENTUKAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :

·                Orang-orang yang mendirikan dan yang menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama.

·                Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.

·                Modal sendiri harus tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, faislitas dan pinjaman dari pihak luar.

·                Kepengurusan dan manjemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

3.2       PERSIAPAN PEMBENTUKAN KOPERASI

Persiapan yang perlu dilakukan dalam pendirian koperasi adalah sebagai berikut :

·                Orang-orang yang bermaksud mendirikan koperasi terlebih dahulu harus mendapat penerangan dan penyuluhan yang seluast-luasnya dari pejabat departemen koperasi, pengusaha kecil dan menengah.

·                Disamping hal tersebut di atas, juga sangat baik dilakukan pendidikan atau latihan lebih dahulu bagi sebagian atau seluruh peminat yang akan mendirikan koperasi tersebut.

·                Setelah dirasa cukup pengertiannya dan dilandasi dengan keyakinan dan kesadaran mereka, tanpa adanya paksaan atau hanya ikut-ikutan saja, maka mereka dapat mengadakan rapat pembentukan.

3.3       BADAN HUKUM KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya mempunyai ruang gerak lebih dari Perseroan Terbatas, yaitu selain Perdagangan Umum dan Jasa, Koperasi bisa memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang mirip perbankan, hanya saja Koperasi tidak boleh mengadakan kegiatan tersebut selain untuk anggotanya.

Undang-undang mengenai Perkoperasian yang menjadi acuan Pendirian Badan Hukum Koperasi adalah Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, kini dihapuskan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 yang baru. Dahulu Anggaran Dasar Koperasi dibuat oleh Pejabat Kementrian Koperasi, tetapi sejak adanya Keputusan Menteri nomor 98 tahun 2004, tugas tersebut dialihkan ke Notaris yang diangkat sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi.

Kini dengan UU No. 17 tersebut Koperasi cenderung mengarah ke kekuatan modal, atau banyak yang menyebutnya dengan kapitalis. Koperasi kini hanya boleh menjalankan satu jenis usaha, terkait dengan penjenisan usaha yang sebenarnya kurang efektif tersebut, koperasi dibagi dalam 4 jenis, yaitu :

– Koperasi Produsen

– Koperasi Konsumen

– Koperasi Jasa

– Koperasi Simpan Pinjam

  

 Sumber :

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, Koperasi, Teori dan Praktek, Penerbit Erlangga, Jakarta

https://adityapatria.wordpress.com/2013/09/09/badan-hukum-koperasi-uu-no-17-tahun-2012/

Perekonomian Indonesia (Softskill)

PEREKONOMIAN INDONESIA

INDUSTRIALISASI

  

1EB06

Dosen : Eva Karla

KELOMPOK 8

Nama Anggota            :

1.      Andhita Rizki Putri                      (21214036)

2.      Mohammad Reskiansyah             (26214809)

3.      Panggih Purnamasari                   (28214386)

4.      Putri Iginasari                               (28214601)

UNIVERSITAS GUNADARMA

2014/2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya makalah ini dapat kami selesaikan dan seusai dengan waktu yang diharapkan. Makalah ini disusun dengan tujuan memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia.

Dalam makalah ini kami membahas tentang Industrialisasi yang mencakup isi yaitu konsep dan tujuan industrialisasi, Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi, Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional, Permasalahan Industrialisasi, Strategi pembangunan sector Industri, serta Dampak positif Pembangunan Industrialisasi .

            Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari bahwa apa yang disampaikan ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki kami terbatas. Kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kebijakan dalam penulisan makalah ini.

            Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan makalah ini. Akhir kata semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan yang terbaik bagi hidup dan kehidupan kita.

KELOMPOK 8

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.................................................................................................................... 1

DAFTAR ISI................................................................................................................................ 2

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................... 4

1.1         Latar Belakang Masalah................................................................................................. 4

1.2         Perumusan Masalah....................................................................................................... 5

1.3         Tujuan Penelitian............................................................................................................ 5

BAB II ISI................................................................................................................................... 6

2.1         Konsep dan Tujuan Industrialisasi................................................................................... 6

2.2         Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi......................................................................... 7

2.3         Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional.................................................... 7

2.4         Permasalahan Industrialisasi.......................................................................................... 8

2.5         Strategi pembangunan sector Industri........................................................................... 8

2.6         Dampak positif Pembangunan Industrialisasi.............................................................. 10

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1         Kesimpulan.................................................................................................................... 12

3.2         Saran............................................................................................................................. 12     

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................................... 13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang Masalah

Latar Belakang Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya. Sedangkan industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Industrialisasi juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi dimana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi. Oleh sebab itu maka dalam makalah ini kami akan membahas tentang bagaimana sejarah sektor industri di Indonesia,masalah keterbalakangan industrialisasi di Indonesia,bagaimana kebijakan industrilisasi di Indonesia,dan peranan sektor industri dalam pembangunan

1.2     Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan beberapa macam masalah antara lain adalah sebagai berikut:

1.             Bagaimana sejarah sektor industri di Indonesia?

2.             Apa yang menjadi masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia?

3.             Bagaimana kebijakan industrialisasi?

4.             Bagaimana sektor industri dalam pembangunan?

5.             Apa yang menjadi dampak industrialisasi Indonesia?

1.3     Tujuan Penelitian

Makalah ini kami buat dengan tujuan untuk pemenuhan tugas sistem ekonomi Indonesia selain itu diharapkan setelah makalah ini diselesaikan,kita dapat:

1.             Mengetahui dan memahami bagaiamana sejarah sektor industri di Indonesia.

2.             Mengatahui dan memahami masalah keterbelakangan industrialisasi di Indonesia.

3.             Mengetahui dan memahami bagaiamana kebijkan industrialisasi.

4.             Mengetahui dan memahami bagaimana sektor industri dalam pembangunan

5.             Mengetahui dan memahami apa yang menjadi dampak dari industrialisasi Indonesia

 BAB II

ISI

2.1         Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Awal konsep industrialisasiè Revolusi industri abad 18 di Inggris è Penemuan metode baru dlm pemintalan dan penemuan kapas yg menciptakan spesialisasi produksi dan peningkatan produktivitas factor produksi.

Industrialisasiè suatu proses interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Industri adalah bidang matapencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik.

Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam melimpah seperti Kuwait & libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.

Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu :

a.        Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri.

b.        Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.

c.         Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.

d.        Mendukung perkembangan sektor infrastruktur.

e.        Meningkatkan kemampuan teknologi.

f.          Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.

g.        Meningkatkan penyebaran industri.

2.2         Faktor-faktor Pendorong Industrialisasi

1.      Kemampuan teknologi dan inovasi

2.      Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita

3.      Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri

Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat

4.  Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi

5.   Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.

6. Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi

7.   Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.

2.3         Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional

Perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas produk yang dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan.

Sejak krisis ekonomi dunia yang terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai sendi perekonomian nasional, perkembangan industri di Indonesia secara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan. Bahkan perkembangan industri nasional, khususnya industri manufaktur, lebih sering terlihat merosot ketimbang grafik peningkatannya.

Sebuah hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006 oleh sebuah lembaga internasional terhadap prospek industri manufaktur di berbagai negara memperlihatkan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari 60 negara yang menjadi obyek penelitian, posisi industri manufaktur Indonesia berada di posisi terbawah bersama beberapa negara Asia, seperti Vietnam. Riset yang meneliti aspek daya saing produk industri manufaktur Indonesia di pasar global, menempatkannya pada posisi yang sangat rendah.

Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).

2.4         Permasalahan Industrialisasi

Industri manufaktur di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karena :

1.        Keterbatasan teknologi.

2.        Kualitas Sumber daya Manusia.

3.        Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta.

4.        Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan & penelitian masih rendah.

2.5         Strategi Pembangunan Sektor Industri

Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasipermasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu:

1.             Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri;

2.             Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri;

3.             Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian;

4.             Mendukung perkembangan sector infrastruktur;

5.             Meningkatkan kemampuan teknologi;

6.             Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk

7.             Meningkatkan penyebaran industri.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut dan untuk menjawab tantangan di atas maka kebijakan dalam pembangunan industrimanufaktur diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi.perkembangan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Persaingan internasional merupakan suatu perspektif baru bagi semua negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga fokus dari strategi pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri manufaktur yang berkelanjutan di pasar internasional. Untuk itu, strategi pembangunan industri manufaktur ke depan dengan memperhatikan kecenderungan pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, adalah melalui pendekatan klaster dalam rangka membangun daya saing industri yang kolektif.

Industri manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).

Bangun susun sektor industri yang diharapkan harus mampu menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian nasional di masa yang akan datang. Sektor industri prioritas tersebut dipilih berdasarkan keterkaitan dan kedalaman struktur yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan serta tangguh di pasar internasional.

Pembangunan industri tersebut diarahkan pada penguatan daya saing, pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring (networking) industri dalam format klaster yang sesuai baik pada kelompok industri prioritas masa depan, yaitu: industri agro, industri alat angkut, industri telematika, maupun penguatan basis industri manufaktur, serta industri kecil-menengah tertentu.

Dengan memperhatikan permasalahan yang bersifat nasional baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri nasional yang sinergi dengan pembangunan daerah diarahkan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan (by design) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan diikuti oleh partisipasi daerah. Kedua, pendekatan bottom-up yaitu melalui penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki daya saing. Dalam pendekatan ini Departemen Perindustrian akan berpartisipasi secara aktif dalam membangun dan mengembangkan kompetensi inti daerah tersebut. Hal ini sekaligus merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Startegi pelaksanaan  industrialisasi :

1.      Strategi substitusi impor (Inward Looking).

Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan. Pertimbangan menggunakan strategi ini:

a.      Sumber daya alam & Faktor produksi cukup tersedia

b.      Potensi permintaan dalam negeri memadai

c.       Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri

d.      Kesempatan kerja menjadi luas

e.      Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit berkurang’

2.      Strategi promosi ekspor (outward Looking)

Berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing.

Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :

a.     Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang yang bisa baik pasar input maupun output.

b.      Tingkat proteksi impor harus rendah.

c.       Nilai tukar harus realistis.

d.      Ada insentif untuk peningkatan ekspor.

2.6         DAMPAK POSITIF PEMBANGUNAN INDUSTRIALISASI

Berikut ada beberapa dampak positif dari pembangunan industri: a. Menambah penghasilan penduduk. b. Menghasilkan aneka barang. c. Memperluas lapangan pekerjaan. d. Mengurangi ketergantungan dengan negara lain. e. Memperbesar kegunaan bahan mentah. f. Bertambahnya devisa negara. Dan di bawah ini beberapa dampak negatif dari pembangunan industri: a. Terjadinya arus urbanisasi. b. Terjadinya pencemaran lingkungan. c. Adanya sifat konsumerisme. d. Lahan pertanian semakin kurang. e. Cara hidup masyarakat berubah. f. Limbah industri menyebabkan polusi tanah. g. Terjadinya peralihan mata pencaharian.

 BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1         Kesimpulan

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Di Indonesia industri masih sangat ketertinggalan dari negara-negara lainnya, bahkan kalah dengan industri negara yang kecil, padahal d Indonesia potensi untuk di adakannya perindustrian itu sangat bagus. Namun ada bebarapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya SDM, kurangnya teknologi dan pendanaan dari pemerintah.

Pada saat sekarangini, industri di Indonesia mengalami kemajuan banyak industri-industri kecil yang muncul. Akan tetapi, hal ini kurang tepat, karena menimbulkan beberapa dampak yang tidak baik, karena industri-industri di Indonesia tidak memperhatikam permasalah lingkungan terutama permasalahan limbah yang tidak terorganisir secara baik. Meskipun dalam upaya yang dilakukan oleh bangsa ini, supaya perindustrian di Indonesia tidak tertinggal telah dibuat kebijakan tentang perindustrian namun pada kenyataannya kebijakan itu belum sepenuhnya efektif.

3.2         Saran

Saran yang dapat kami berikan adalah supaya pemerintah lebih memperhatikan permasalahan dalam perindustrian ini baik dalam segi modal ataupun memikirkan bagaimana cara supaya limbah perindustrian tidak mencemari lingkungan. Dan industri yang ada dapat dikelola sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=215

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/28/11002592/Industri.Hambatannya.Masih.Sama

http://www.datacon.co.id/Outlook-2010Industri1.html

http://www.slideshare.net/septianraha/makalah-masalah-industrialisasi

kuswanto.staff.gunadarma .ac.id/.../7-INDUSTRIALISASI+DAN+P ERKEMBA NGAN.doc